DPP Relawan Demokrasi Indonesia : Jangan Ragukan Integritas KPU 

JABAR - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 17 partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Keputusan ini disampaikan usai KPU dari 34 provinsi memaparkan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu.

Adapun parpol yang resmi menjadi peserta Pemilu 2024 adalah:

Baca juga: Berlabuh ke PDI Perjuangan, Aziz Janji Tingkatkan Perolehan Suara Partai

1. Partai Amanat Nasiona
2. Partai Bulan Bintang
3. Partai Buruh 
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Demokrat
6. Partai Garuda
7. Partai Gelora
8. Partai Gerindra
9. Partai Golongan Karya
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Keadilan Sejahtera
12. Partai Kebangkitan Bangsa
13. Partai Kebangkitan Nusantara
14. Partai NasDem
15. Partai Persatuan Indonesia
16. Partai Persatuan Pembangunan
17. Partai Solidaritas Indonesia

DPP Relawan Demokrasi Indonesia (DPP REDAKSI), melalui ketua umum Sapari, S.E., M.Si menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kinerja KPU selama ini yang dirasa sudah terukur dan berkualitas menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Dimana para penyelenggara ini terlihat turun sampai level bawah, untuk melakukan verifikasi dan faktualisasi di lapangan.

Baca juga: DPRD Menyetujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Menjadi Perda

“ KPU itu kan lembaga independen, jadi kami rasa independensi KPU dan Profesionalitas KPU sampai sekarang menurut kami itu masih terjaga, kami juga berharap kepada KPU agar kuat teguh atas keputusannya. Jangan goyah dengan manuver dadakan yang sedang dituduhkan KPU saat ini” ungkap Ketum DPP Sapari
Jika hasilnya masih ada yang intervensi, maka KPU dan Bawaslu harus tegas melawannya. Bagaimanapun penyelenggara pemilu ini bersifat mandiri dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Kami mendukung kinerja KPU dan kami pun percaya KPU dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas daripada undang undang yg berlaku. Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan KPU, kami rasa sudah ada jalur yang bisa untuk ditempuh secara legal konstitusi. Jangan malah membuat penilaian tidak berbasis data dan fakta itu malah mencoreng daripada ruang Demokrasi itu sendiri” tandas Kang Sapari sapaan akrabnya.***

Baca juga: Anies Baswedan: Subsidi Harus untuk Kendaraan Umum Berbasis Listrik, Bukan untuk Orang Mampu